Pada era Mao, demi meningkatkan produksi, seluruh struktur pedesaan diganti dengan apa yang dinamakan komune. Seluruh rakyat diperintahkan untuk berproduksi dan tentunya berproduksi sesuai perintah dari atas. Dalam kondisi seperti ini tentu tidak ada yang dinamakan demokrasi. Sebuah kebebasan. Untuk menentukan apa yang mereka produksi saja tidak diijinkan apalagi kebebasan untuk bersuara. Rakyat hanya diminta untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari atas.
Sepeninggalan Mao, hal-hal di atas mulai diubah. Dimulai pada tahun 1978, komune dibubarkan dan diganti kembali dengan tanggung jawab rumah tangga. Produksi ditentukan oleh rakyat sendiri. Mereka hanya diwajibkan untuk menyetorkan sebagian dari hasil panen mereka dan jika panen mereka berlebih, mereka dapat menyimpannya untuk keperluan sendiri atau dijual ke orang lain. Ini merupakan suatu kemajuan berarti dari era Mao karena sekarang ada yang dapat ditentukan oleh rakyat.
Tahap berikutnya muncul suatu hal yang unik. Demokrasi ini tidak sebatas hanya pada apa yang ingin mereka tanam saja, tetapi kemudian menjalar ke kehidupan politik. Mereka dapat menentukan siapa yang mewakili mereka di struktur pemerintahan desa. Mereka dapat melaksanakan pemilihan kepala desa dan komite desa. Bahkan, lebih jauh lagi mereka meminta agar dibentuk suatu Dewan Perwakilan Desa (DPD) untuk mengawasi komite desa agar tidak menyimpang. Ini merupakan suatu hal yang baru di Cina. Ketika negara yang tadinya merupakan sebuah totalitarian sekarang perlahan-lahan mengendurkan kekuasaannya. Fenomena demokrasi yang terjadi ini pada kenyatannya tidak sama dari satu daerah ke daerah lainnya.
Pada tulisan kali ini akan dibahas mengenai demokrasi di Cina khususnya mengenai Dewan Perwakilan Desa (Village Representative Assemblies). Apa yang melatarbelakangi dibentuknya DPD ? Apa saja kekuasannya ? Bagaimana pelaksanannya ? Faktor apa yang membuat pelaksanaan DPD ini berhasil ? Apa yang terjadi setelah DPD ini berhasil ? Bagimana Demokrasi di Cina dibanding negara Barat ?. Hal-hal inilah yang ingin dijawab dalam tulisan kali ini. Pembahasan kali ini ditujukan ke desa Beiwang (北王), provinsi Hebei (河北).
LATAR BELAKANG DAN TERBENTUKNYA DPD
Keinginan rakyat untuk membentuk DPD dimulai sebelum Oktober 1990. Pada waktu itu desa dianggap mengalami salah urus. Pemimpin desa menggunakan dana sebesar 10.000 yuan hanya untuk pengeluaran hiburan semata. Karena banyaknya keluhan dari para petani sehingga otoritas kabupaten melakukan enam kali penggantian kepemimpinan untuk masa tujuh tahun. Pada Oktober 1990 Beiwang mengadakan pertemuan desa dan dari sanalah terbentuk DPD (Dewan Perwakilan Desa) dengan pemimpinnya Jia Guosuo. Tiap anggota DPD mewakili 13 rumah tangga yang ditentukan secara geografis dan ada pula yang ditentukan sesuai dengan profesi masing-masing. Beberapa konstituen memilih melalui pemungutan suara kandidat dan konstituen lain berkonsensus memilih siapa yang akan mewakili mereka. Jabatan anggota DPD berlangsung selama 3 tahun. Anggota DPD dijadwalkan bertemu di hari ketiga setiap bulan.
Wewenang dari DPD sendiri secara resmi adalah sebagai berikut :
- Membuat keputusan mengenai isu penting, terutama mengenai ekonomi pedesaan
- Mengawasi komite desa, khususnya mengenai keuangan
- Dapat memecat anggota komite desa
- Dapat memveto keputusan ‘salah’
- Menulis tata perilaku dari organisasi pemerintahan desa.
Selain kelima wewenang di atas, DPD juga mempunyai tugas untuk mengawasi anggota-anggota cabang partai kalau-kalau ada yang berbuat menyimpang. Ada grup kecil dari anggota DPD yang mengawasi cabang partai.
PELAKSANAAN
Pada pelaksanaannya, cabang partai menentukan kebijakan mikro desa yang kemudian diteruskan ke komite desa untuk dijalankan, sedangkan DPD mengawasi kebijakan yang diambil serta pelaksanaannya. Pengawasan-pengawasan yang terjadi yaitu dalam hal :
- Pembuat Keputusan
- Pada pertemuan September 1992, kelinci menjadi agenda penting. Beiwang telah memelihara 3000 ekor kelinci dan berencana untuk mengembangkannya menjadi 40.000 ekor sehingga membuat industri pengembangbiakkan kelinci berskala besar. Dalam usahanya, komite desa ingin memesan bayi-bayi kelinci untuk memenuhi kuota ini tetapi DPD mengatakan bahwa jika yang dibeli adalah bayi-bayi kelinci maka ketika dikirimkan, bayi-bayi ini banyak yang akan mati. Lebih baik membeli kelinci berusia 3 bulan, dikembangbiakkan, dan kemudian anaknya dijual dengan murah kepada rakyat. Keputusan ini disetujui dan ditulis di papan
- Pada pertemuan yang sama, DPD memutuskan untuk tidak mengontrakkan 70 mu lahan terbuang tetapi menunjuk kolektivisasi desa untuk mengaturnya sehingga dapat ditanami tumbuhan obat dan pohon pir. Ditunjuk dua kader dan lima anggota DPD untuk mengawasi pekerjaan tersebut.
- DPD juga dikenal dapat mengendalikan kebijakan cabang partai. Pada tahun 1986 cabang partai mengontrakkan 3015 pohon pir ke rumah tangga, tapi karena tidak terlalu diperhatikan sehingga pendapatan yang didapat dari pohon tersebut turun menjadi hanya 20.000 yuan saja. Pada tahun 1990 anggota DPD menyarankan agar desa mengambil kembali pengurusan pohon pir ini dan kemudian baru dikontrakkan lagi ke rumah tangga yang memang akan mengurusnya dengan baik. Hal ini tidak disetujui cabang partai tetapi karena tekanan dari DPD dan adanya dukungan dari petani dalam bentuk cap jari yang berhasil dikumpulkan DPD. Pohon pir itu dikontrakkan kembali ke 12 rumah tangga dan pada tahun 1992 menghasilkan lebih dari 100.000 Yuan dari biaya kontrak.
- Setelah desa berkembang menjadi lebih kaya, DPD membuat keputusan dengan skala yang lebih besar lagi. Pada waktu itu desa ingin membuat pabrik pemrosesan kacang yang akan menghasilkan minyak kacang, suplemen protein berbahan kacang-kacangan dan obat tekanan darah tinggi dari kulit kacang. Investasi total yang diperlukan mencapai 500.000 Yuan. Satu keputusan yaitu menerbitkan saham yang bernilai 10.000 Yuan perlembar dan kemudian menjualnya ke desa-desa kaya.
- DPD mengawasi pembangunan sekolah. Pada waktu itu sekretaris partai ditunjuk untuk membangun sekolah. Ia menyerahkannya pada orang lain yang pada kenyataan pelaksanannya amat buruk sehingga jendela sekolah tidak dapat ditutup dan atapnya bolong. Sekretaris partai itu didenda 8000 Yuan dan uang tersebut dipakai untuk membetulkan sekolah tersebut.
- Mengawasi Komite Desa :
Pada 2 tahun awal berdirinya, DPD telah memecat tiga anggota komite desa. Anggota pertama didapati tidak membayar biaya kontrak kebun buah sebesar 800 Yuan. Anggota kedua suka berjudi dan dianggap membawa pengaruh buruk bagi desa dan anggota ke tiga membantu menjualkan kapas tetapi tidak memberikan uangnya sebesar 5000 Yuan.
- Mengawasi Cabang Partai :
DPD memaksa cabang partai memiliki papan tulis tempat menuliskan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Cabang partai juga diminta untuk menuliskan nama-nama yang akan menjadi anggota partai, dan kepada rakyat yang merasa nama calon tersebut tidak pantas dapat menceritakannya ke anggota cabang partai atau memasukkan catatan yang dapat diberi nama atau tidak ke dalam kotak suara di sebelah papan tulis tersebut.
Pada tahun 1991 DPD mendapati kasus anggota Cabang partai yang memotong pohon poplar padahal pohon tersebut telah diserahkan kembali ke desa setelah dikontrakkan. Atas tindakannya tersebut, ia diminta untuk membayar 50 Yuan dan mengembalikkan pohon yang telah ia tebang.
Pada tahun yang sama, seorang akuntan desa yang kebetulan juga merupakan seorang anggota partai meminjam 6000 Yuan. Tetapi, pada tahun berikutnya masih belum dibayarkan juga. Akhirnya akuntan tersebut dibebaskan dari utangnya.
- Peran DPD membantu Desa memenuhi target dari kota praja (Township) :
- Pengumpulan gandum di Desa Beiwang memerlukan waktu yang lama. Kira-kira 20 hari baru dikirimkan ke kota praja tapi setelah DPD turun tangan, DPD meyakinkan para petani untuk segera menyerahkan panennya sehingga hanya diperlukan 3 hari untuk mengumpulkan gandum dan menyerahkannya ke kota praja.
- DPD juga membantu kebijakan keluarga berencana. Seorang ibu yang setelah kehamilan kedua menolak untuk melakukan sterilisasi diminta untuk menunjuk tangan pada pertemuan desa. Kasus kemudian akan diserahkan ke komite desa untuk diurus. Jika ada yang mengetahui ada yang tidak menunjuk tangan, dapat memberitahukannya lewat kotak suara.
FAKTOR KEBERHASILAN
Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa pembentukan DPD di desa Beiwang, Provinsi Hebei merupakan sesuatu hal yang amat positif dan membawa kemajuan bagi desa tersebut. Tapi, dari apa yang ditulis oleh Susan V Lawrence, kemajuan ini hanya dapat tercapai karena adanya pemimpin yang baik. Dikatakan bahwa Jia Guosuo sendiri bukan merupakan warga dari desa Beiwang sehingga karena tidak adanya ikatan kekeluargaan, ia dapat bekerja secara maksimal agar semuanya dapat berjalan lurus sebagaimana mestinya dan ketika tahun 1994 ia kembali ke desa ini dan didapatinya Jia Guosuo pindah jabatan ada suatu pemikiran apakah penggantinya dapat menjalankan tugas sebaik dirinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dari organisasi ini banyak ditentukan dari ketuanya. Jika sang ketua memang menginginkan semua yang baik bagi warganya, maka semuanya akan menjadi beres dan terlihat manis.
DPD di Beiwang ini merupakan salah satu contoh yang baik karena DPD di provinsi Hunan tidak sebaik di Beiwang. Di sana, DPD hanya bertemu sekali setiap tahun, biasanya hanya pada hari pertama di bulan pertama. Jika demikian, keputusan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan pembelaan terhadap warga menjadi lemah.
PERBANDINGAN DENGAN BARAT
Apa yang terjadi di Cina pada saat itu di satu sisi dapat dibandingkan dengan pemikiran yang terjadi di Barat yaitu dengan Trias Politika atau pembagian kekuasaan. Trias Politika sendiri dicetuskan oleh filsuf Perancis yaitu Baron de Montesquieu. Montesquieu membagi divisi kekuatan politik menjadi eksekutif, leglislatif dan yudikatif. Ia mendasari model ini pada sistem konstitusi Inggris. Montesquieu menjelaskan bahwa yudikatif harus merupakan badan yang terpisah dan tidak terikat.
Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kondisi pedesaan Cina sudah mengalami sebuah evolusi pembagian kekuasaan. Terdapat tiga kubu yang memegang kekuasaan dan menempati perannya masing-masing. Yang pertama yaitu Cabang Partai. Cabang Partai menempati posisi sebagai sebuah lembaga legislatif. Ia merumuskan kebijakan mikro sebuah desa dan lembaga ini pula yang meneruskan kebijakan dari cabang partai di tingkat yang lebih tinggi untuk dilaksanakan di desa. Yang kedua yaitu Komite desa yang berposisi sebagai sebuah lembaga eksekutif. Komite desa dalam hal ini berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan cabang partai.
Yang terakhir adalah merupakan pembahasan dari makalah ini yaitu Dewan Perwakilan Desa. DPD sesuai tugas yang telah dipaparkan menempati posisi Yudikatif, yaitu sebagai lembaga pengawas, tapi dalam kasus Cina DPD mempunyai peran yang lebih luas lagi dari sekedar lembaga pengawas yang menentukan benar tidaknya sebuah keputusan. Dalam hal ini DPD mempunyai kekuasaan untuk memaksakan pendapatnya untuk disetujui oleh Cabang Partai dan dilaksanakan oleh Komite Desa. Dalam pelaksanaanya, jika ada yang menentang, DPD dapat meminta persetujuan dari masyarakat desa dan yang berarti keputusan tersebut mutlak karena apa yang diputuskan DPD merupakan sebuah kebaikan desa.
KEKHAWATIRAN PUSAT
Hasil yang manis ini memang baik tapi kemudian muncul kekhawatiran dari partai pusat. DPD merupakan sebuah organisasi demokratis karena semuanya diaspirasikan dari rakyat. Wewenangnyapun sangat luas bahkan dapat mengawasi, memveto dan mengubah kebijakan cabang partai yang seharusnya merupakan organisasi terhormat yang tidak boleh diganggu gugat keputusannya. Partai pusat sangat khawatir bahwa pada suatu hari DPD akan mengganggu keuputusan makro seperti kebijakan satu anak dan keputusan lainnya. Walaupun kekhawatiran ini tidak terbukti dan pada saat itu belum dilaksanakan tetapi Partai Pusat tidak menutup kemungkinan ini dapat terjadi.
Diluar seluruh kekhawatiran yang muncul, Cina telah berhasil mengendurkan kekuasannya sehingga tercipta apa yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi ini juga berjalan dengan amat baik, walaupun terjadi perbedaan dari satu daerah ke daerah lain dan apa yang terjadi menunjuk ke arah yang positif. Apakah kedepannya Cina akan menjadi negara yang memang demokrasi, kita hanya dapat menunggu tapi setidaknya ini merupakan sebuah pencapaian yang baik ke arah sana.
KESIMPULAN
Dengan berdirinya DPD ini dapat dikatakan Cina sudah memulai apa yang dinamakan demokrasi. DPD cukup berhasil mengawasi komite desa dan cabang partai ini memiliki wewenang yang cukup luas sehingga dapat melindungi kepentingan warganya ketika didapati ada kader partai atau wakil rakyat yang bertindak tidak pada tempatnya. Walaupun kekhawatiran tentang wewenang yang menjadi kekhawatiran sendiri bagi partai pusat walaupun belum terbukti. Cina sudah memulai demokrasi dengan DPD, hanya saja untuk kedepannya kita harus melihat apakah demokrasi ini akan berlanjut atau akan terjadi pengekangan kembali seperti pada jaman Mao.
Daftar Pustaka
Lawrence, Susan V. “Democracy, Chinese Style,”dlm. The Australian Journal of Chinese
Affairs, No.32(July 1994), hlm.61-70
http://en.wikipedia.org/wiki/Trias_politica. “Separation of powers”. Diakses tanggal 15
Desember 2008 21:30
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/8306/baru1420/artikel/art4.htm Diakses tanggal
15 Desember 2008 21:55