Reformasi Daerah
Posted in Sosial Politik on 10/21/2009 07:28 am by aji.pribadiReformasi Daerah
Pendahuluan
Sejak tahun 1949, Cina dipimpin oleh satu partai tunggal yaitu PKC yang membentuk pemerintahan Sosialis di bawah pemimpin besar Mao Zedong. Pada tahun 1958, Mao yang melihat Cina amat tertinggal dari negara-negara Barat memutuskan untuk menjalankan gerakan Lompatan Jauh ke Depan. Kebijakan terbesar gerakan ini adalah pembentukan komune yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan produksi baja dari Inggris tapi sayangnya kebijakan ini gagal dan menyebabkan keterpurukan ekonomi yang semakin parah, ditambah dengan kebijakan revolusi budaya penderitaan Cina seakan lengkap sudah. Setelah revolusi budaya dinyatakan berakhir dengan meninggalnya Mao tahun 1976, rakyat menginginkan adanya perubahan. Adanya reformasi. Reformasi di sini tentu saja reformasi dalam bidang pertanian dan sistem sosial ekonomi. Makalah ini ingin membahas mengenai komune itu sendiri, bagaimana sistem komune ini dijalankan dan mengapa pembentukan komune justru menjadi sebuah kesengsaraan bagi rakyat. Setelah membahas tentang komune, makalah ini ingin membahas tentang usaha-usaha mereformasi tatanan sosial tersebut, apa saja usaha mereka dan apa konflik yang terjadi. Dalam hal ini, saya ingin melihatnya dari dua sisi yaitu dari sisi rakyat dan dari sisi petinggi negara. Setelah membahas hal-hal di atas, makalah ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang ingin membandingkan peran state atau negara terhadap market atau pasar pada era sebelum dan setelah reformasi.
Membentuk Kehidupan Kolektif
Mao yang berambisi untuk melewati Inggris sebagai negara industri menyelenggarakan gerakan Lompatan Jauh ke Depan. Kebijakan yang paling utama dalam gerakan ini adalah pembentukan komune. Rakyat dikumpulkan dan dipilah-pilah menurut umur dan jenis kelamin, kemudian dikumpulkan di satu daerah untuk bekerja. Tujuan dari pembentukan komune ini sebenarnya cukup jelas yaitu untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri Barat. Untuk mengejar ketertinggalan inilah Cina membutuhkan sebuah sistem produksi massal. Ketika banyak orang diarahkan untuk mempunyai tujuan yang sama dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai, inilah alasan mengapa pembentukan komune diperlukan. Pembentukan komune ini sendiri menimbulkan sistem ekonomi yang baru. Komune yang didirikan pada tingkat desa membawahi Brigade produksi dan Brigade produksi ini membawahi Unit Produksi. Orang-orang dari unit produksi menyetor hasil panen ke Brigade produksi dan Brigade produksi mengirimkan ke komune yang selanjutnya diserahkan ke Pusat yaitu Beijing. Kehidupan di komune amat berbeda. Nilai-nilai sosialisme dan komunisme dijunjung tinggi di sini. Hak milik pribadi tidak diakui. Tanah, ternak dan alat-alat produksi disita oleh negara untuk dijadikan milik komune. Pada masa ini, negara berkuasa penuh atas hasil produksi sehingga posisi market pada masa ini sangat kecil bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada, dan jikalau ada posisinya berada di dalam negara itu sendiri karena negara yang mengatur semua distribusi hasil produksi.
Perjuangan Dari Bawah
Era Mao telah berlalu. Kondisi ekonomi rakyat yang telah hancur akibat kolektivisasi pada masa Lompatan Jauh ke Depan dan ditambah dengan revolusi budaya menginginkan adanya reformasi. Apa yang diinginkan rakyat dalam reformasi ini ? Rakyat menginginkan hak-haknya dikembalikan. Tanah yang disita, barang-barang “mewah” yang diambil paksa untuk dijadikan milik bersama dan sistem pengabdian kepada negara yang dinilai amat memberatkan perekonomian rakyat. Rakyat menginginkan adanya liberalisasi pertanian. Mereka ingin bercocok tanam sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang ingin mereka tanam, bukan apa yang diperintahkan oleh negara. Yang terpenting, mereka menginginkan pembagian yang adil, yaitu pembagian menurut kerja yang dilakukan.
Dali dalam bukunya Calamity and Reform in China, mengungkapkan faktor-faktor kecenderungan reformasi daerah. Pertama yaitu tentang efek kelaparan. Ia mengatakan bahwa semakin sebuah provinsi menderita kelaparan pada masa Lompatan Jauh ke Depan maka semakin pahit pelajaran yang didapat provinsi tersebut secara keseluruhan. Provinsi tersebut lebih tidak menginginkan kebijkan radikal pertanian seperti Brigade produksi. Dengan kata lain, tingkat kelaparan pada masa Lompatan Jauh ke Depan pada sebuah provinsi merupakan sebuah indikator populasi yang baik dan menjadi ukuran insentif reformasi provinsi tersebut. Kedua yaitu tentang efek hubungan. Ia mengatakan bahwa semakin jauh sebuah provinsi dari pusat politik, yaitu Beijing, maka provinsi tersebut memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat kebijakan dan akan lebih kecil kemungkinannya provinsi tersebut menerapkan kebijakan pertanian yang radikal. Juga dapat dikatan bahwa kedekatan dengan Beijing membuat suatu provinsi menerapkan kebijakan yang lebih radikal.
Provinsi Anhui (安徽) merupakan salah satu provinsi yang tercakup dalam dua persyaratan yang dikemukakan Dali. Provinsi ini mengalami kelaparan yang parah semasa Lompatan Jauh ke Depan dan provinsi ini juga jauh dari pusat kekuasaan. Hal-hal ini yang membuat provinsi Anhui memutuskan untuk menjalankan kebijakan sendiri. Komune memang dibentuk tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1962, yaitu pada masa penyesuaian kembali, Unit produksi yang seharusnya bekerja bersama-sama dipecah lagi menjadi beberapa grup yang lebih kecil. Mereka mengerjakan tanah dengan sistem kontrak kepada Unit produksi dan ketika kontrak mereka sudah terpenuhi, maka mereka akan mengambil sisanya untuk kebutuhan hidup mereka. Di provinsi ini pula tanaman sampingan diijinkan untuk ditanam. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dicita-citakan Beijing, tetapi kebijakan ini tetap dijalankan dan dilindungi oleh para kader di tingkat daerah karena memang diperlukan untuk kelangsungan hidup provinsi ini. Pada tahun 1978, ketika Deng Xiaoping kembali mendapat kekuasaan, ia menempatkan Wan Li untuk menjadi sekretaris pertama komite provinsi Anhui. Hal ini tidak lain untuk meneruskan kebijakan sistem yang sudah dijalankan untuk mendapatkan pengaruh.
Provinsi lain yang hampir sama dengan Anhui yaitu Sichuan (四川). Provinsi ini bahkan lebih jauh lagi dengan menerapkan sistem tanggung jawab rumah tangga.
Jika kita perhatikan tahun kejadian diberlakukannya liberalisasi pertanian (walaupun tidak sepenuhnya) maka kita akan mendapatkan kejadian ini sudah jauh terjadi sebelum diumumkan oleh Deng Xiaoping. Hal ini dapat diartikan bahwa perjuangan untuk memperoleh kebebasan dalam pertanian sudah terjadi dari tingkat akar-rumput, bukan dari tingkat elit politik seperti yang diberitakan media-media Cina dan asing. Karena kurangnya data yang sistematis, sulit menggeneralisir mengenai peranan elit politik tingkat lokal tapi dari bukti Anhui dan Sichuan dapat dibuat suatu kesimpulan sementara. Dapat dilihat bahwa rakyat menjalankan sistem tanggung jawab tanpa disertai persetujuan dari pusat. Kerjasama antara petani dan kader partai dibutuhkan di sini, dan ketika sistem ini telah menyebar maka kerjasama dengan kader partai di tingkat yang lebih tinggi diperlukan. Perpecahan kepemimpinan di tingkat atas juga membuat para rakyat dapat menjalankan kebijakan ini.
Dali juga mengungkapkan bahwa penerapan cara-cara liberal oleh sebuah Unit produksi atau desa biasanya diikuti oleh tetangganya yang berujung pada efek berantai atau efek ‘bola salju’. Setidaknya ada dua alasan : pertama, informasi di daerah pedesaan Cina tersebar dengan cepat, hal ini disebabkan karena adanya jaringan yang luas. Kedua, ketika seseorang telah menerapkan sesuatu yang dilarang secara politik maka resiko politik pengikutnya akan berkurang dan dapat lolos dari hukuman. Hal-hal inilah yang membuat libralisasi pertanian dapat dijalankan walaupun secara diam-diam dan dengan tekanan dari pusat.
Sambutan Dari Atas
Pada saat yang bersamaan para elit politik sedang beradu pengaruh di tingkat atas. Mereka terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok “Apa saja” dipimpin oleh Hua Guofeng. Dinamakan kelompok “Apa saja” atau dengan istilah bahasa Inggris “Whateverist” dikarenakan kelompok ini menjunjung prinsip “Dua apa saja – 两个凡是 ketua Mao” yaitu mendukung kebijakan apa saja yang diputuskan ketua Mao dan menjalankan perintah apa saja yang diberikan ketua Mao. Kelompok ini meneruskan kebijakan Mao yang membentuk komune mengikuti Model Dazhai. Kelompok yang satunya yaitu kelompok moderat yang diketuai Deng Xiaoping. Kelompok ini menginginkan adanya reformasi pertanian.
Du Runsheng, seorang sekretaris jendral departemen pekerjaan daerah, dalam bukunya The course of China’s Rural Reform menceritakan proses terlaksananya tanggung jawab rumah tangga ini. Ketika ia pertama kali menyarankan tanggung jawab rumah tangga tahun 1978, ia dikritik melawan visi-visi Mao yang selama ini telah dijalankan padahal Mao baru beberapa tahun meninggal. Tanah sendiri tadinya merupakan bagian dari komune dan jika sistem tanggung jawab ini dijalankan secara penuh maka akan menggoncangkan sistem komune itu sendiri dan hal ini menimbulkan banyak penolakan. Untuk memperkenalkan sistem ini, maka penolakan harus dikurangi. Ada 3 hal yang dilakukan untuk mengurangi penolakan :
- Reformasi yang dijalankan tidak harus meninggalkan komune. Sistem ini akan dijalankan di dalam komune. Pendekatan ini akan membuat orang yang tadinya menolak menjadi menerima sistem ini.
- Sistem tanggung jawab ini dapat mengambil beberapa bentuk yang dapat dipilih oleh tiap daerah sehingga tidak bertentangan dengan kondisi daerah masing-masing. Ide utama dari sistem ini yaitu “serahkan kepada negara sesuai permintaan negara, simpan untuk komune dan apapun yang tersisa adalah milikmu”
- Reformasi pertama kali hanya dijalankan pada daerah-daerah yang memberikan respon positif kemudian dikembangkan setahap demi setahap.
Pada musim semi tahun 1979, Komisi pertanian nasional yang baru saja dibentuk, mengadakan pertemuan dengan tujuh provinsi pertanian. Pertemuan ini membahas mengenai sistem tanggung jawab. Provinsi Anhui sudah bereksperimen dengan sistem ini tetapi lima dari tujuh provinsi yang hadir tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan Anhui dan pertemuan tersebut menggantung begitu saja. Komite Sentral yang menerima ringkasan laporan mentapkan bahwa sistem tanggung jawab tidak akan dijalankan dan tidak akan ada pembagian lahan untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Walaupun di laporan tersebut tidak ada ijin untuk melakukan sistem tanggung jawab tetapi untuk daerah-daerah di pegunungan yang terisolir, sistem tanggung jawab ini tidak dilarang untuk dilakukan, daerah-daerah ini tidak akan menjadi bahan kritikan. Setelah dokumen ini diratifikasi oleh Hua Guofeng, maka kesempatan untuk menjalankan sistem tanggung jawab menjadi lebih terbuka.
Tahun 1980, kesempatan ini semakin terbuka. Pada waktu itu, banyak daerah yang menjadi lebih miskin. Daerah yang tadinya dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri menjadi kurang dan semakin sedikit daerah yang mempunyai surplus. Yao Yilin, direktur komisi perencanaan negara mengangkat masalah ini dan menyarankan menjalankan sistem tanggung jawab. Ia berpendapat bahwa jika para petani diberikan hak untuk mengontrak tanah dan tanggung jawab masing-masing, maka mereka tidak akan bergantung dari impor. Hal ini kemudian mendapat sambutan positif dari Deng Xiaoping, yang mengatakan daerah yang kesulitan dapat menjalankan sistem ini dan jika pada akhirnya sistem ini merupakan suatu kesalahan, tidak apa-apa. Daerah kaya yang mempunyai cukup untuk dimakan tidak harus langsung ikut menjalankan. Setelah kepemimpinan pusat ditata ulang dan Deng Xiaoping bertindak sebagai pemimpin, pemberlakuan berbagai macam bentuk tanggung jawab pertanian terus didukung. Daerah-daerah dibagi menjadi beberapa macam bentuk : Daerah yang kurang maju dapat menerapkan sistem tanggung jawab rumah tangga, daerah yang sudah maju dapat menjalankan sistem kontrak dengan pendapatan berhubungan dengan hasil yang didapat, sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah dapat memilih salah satunya.
Tahun 1981, komite pusat mengadakan konferensi nasional tentang pekerjaan daerah. Dalam konferensi itu terciptalah “Dokumen No. 1” komite sentral dengan isi :
- Sistem Tanggung jawab merupakan legitimasi dari kebijakan reformasi dan kegiatan ini, dengan reformasi lainnya sudah diterima dan dilaksanakan secara nasional. Reformasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem sosialisme
- Sistem ini berbeda dari pertanian individu jaman dahulu dan bukan merupakan sesuatu yang perlu ditentang. Kepemilikan publik atas tanah dan faktor produksi lainnya tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama.
- Sistem tanggung jawab ini juga dipastikan tidak akan berubah dalam waktu yang lama
- Memberikan kebebasan kepada penduduk untuk memilih jenis apa yang cocok untuk kondisi daerah masing-masing
- Para aparatur negara tidak perlu mengubah penerapan sistem ini menjadi sebuah hukum sebaliknya, menganggap hukum sebagai hasil dari pilihan sosial dan pada dasarnya memberikan jaminan dalam bentuk hukum.
Dokumen No. 1 ini diratifikasi pada tahun 1982 yang sekaligus merupakan tahun dibubarkannya komune.
Kesimpulan
Dengan adanya perjuangan dari bawah dan sambutan dari atas maka reformasi pertanian yang amat didambakan itu terjadi. Para petani merasa lebih dihargai karena mereka mendapatkan sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan, dan mereka mempunyai hak menjual kelebihan panen kepada pasar dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Setelah reformasi, peranan negara menjadi lebih kecil dibandingkan dengan peran negara sebelum reformasi yang melingkupi seluruh kegiatan para rakyatnya. Bahkan pada masa ini pasar sudah terpisah dari negara. Hal ini ditandai dengan sudah adanya harga yang ditentukan oleh pasar dan petani yang dapat menjual kelebihan panen kepada pasar sesuai dengan harga yang ditentukan pasar, bukan ditentukan oleh negara.
Bibliografi
Chen, Fu dan John Davis. Land reform in rural China since the mid-1980s. ftp://ftp.fao.org/sd/sda/sdaa/LR98_2/art-9.pdf (diakses tanggal 26 Mei 2008 16:46:06)
Dali L, Yang. Calamity and Reform in China.1996. Bab 5 dan 6
Runsheng, Du. The Course of China’s Rural Reform. International Food Policy Research Institute. http://www.ifpri.org/pubs/books/oc52.pdf (diakses tanggal 26 Mei 2008 16:55:47)