Cina sekarang dikenal sebagai salah satu negara besar, bahkan seringkali disejajarkan dengan raksasa Amerika Serikat. Salah satu pilar utama pendukung perkembangan Cina adalah ekonomi. Selama satu dekade terakhir perekonomian Cina telah bertumbuh rata-rata sepuluh persen tiap tahunnya. Selain ekonomi, perkembangan teknologi Cina yang sangat pesat juga menjadikan Cina sebagai negara yang amat dikagumi dunia pada saat ini.  Banyak dari negara-negara di dunia meniru Cina, bahkan menjadikannya sebagai model. Dalam makalah singkat ini ingin menjelaskan mengenai apa yang dinamakan model pembangunan Cina, apa saja yang tercakup di dalamnya dan bagaimana Cina mengatasi masalah regional yang dihadapinya manakala Cina mulai menjelma menjadi sebuah negara raksasa.

Apa yang sekarang dikenal sebagai Beijing Consensus sebenarnya merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan oleh Joshua Cooper Ramo. Beijing Consensus merupakan tiga buah dalil mengenai bagaimana cara untuk mengorganisir negara berkembang di dunia. Dalil yang pertama  yaitu mengenai penempatan kembali nilai-nilai inovasi. Yang kedua, kekacauan tidak mungkin diatur dari atas tetapi harus menggunakan perangkat baru dan yang ketiga adalah sebuah teori tekad diri sendiri.

Penempatan Kembali Nilai-nilai Inovasi

Sebuah teori fisika lama mengatakan bahwa sebuah negara haruslah disambung dengan kabel tembaga dulu baru kemudian disambung dengan kabel optik. Dalam hal ini Cina tidak setuju dengan teori ini. Jika sebuah negara langsung disambungkan dengan kabel optik maka ia akan bergerak lebih cepat, jauh lebih cepat daripada masalah yang ditimbulkan dari pergerakan itu sendiri. Hal yang mempercepat Cina adalah inovasi. Jiang Zemin dalam laporannya pada kongres partai ke-16 mengatakan bahwa inovasi menopang kemajuan suatu bangsa.

Ketika perubahan berbasis IPTEK dijalankan pasca reformasi, hasil yang paling terlihat adalah pada sektor pertanian. Pada liberalisasi pertanian, pertanian bertumbuh 20-30 % dan petani menjadi haus akan inovasi. Para petani terus menerus meningkatkan kualitas bibit dan pengairan di sawah mereka.

Inovasi yang berujung pada IPTEK inilah membuat pemerintah berpikir untuk memajukan pendidikan rakyatnya. Pendidikan adalah satu-satunya solusi untuk menyeimbangkan perubahan yang terjadi di Cina dan bukan mengacaukannya. Satu hal yang terlihat yaitu pada tahun 1989. Karena dukungan yang besar terhadap inovasi maka pemerintah dapat meredam isu 1989 agar tidak menjadi sesuatu hal yang merusak stabilitas.

Dengan kata lain, obat terbaik untuk masalah dari perubahan adalah dengan menciptakan lebih banyak perubahan dan inovasi.

Menciptakan Lingkungan

Dalil yang kedua mengatakan bahwa kekacauan tidak mungkin diatur dari atas tetapi harus menggunakan perangkat baru. Dalil yang kedua ingin membuat sebuah lingkungan untuk pembangunan. Lingkungan yang dapat menopang dan pantas. Hu Angang dari universitas Tsinghua mengatakan bahwa pertumbuhan GDP yang disebutkan oleh Washington Consensus disebut sebagai pertumbuhan GDP hitam.

GDP Hitam ini kemudian jika dikurangi dengan biaya kehancuran lingkungan didapatkan apa yang dinamakan GDP Hijau. Hu Jintao, presiden Cina, melanjutkan, jika GDP Hijau ini dikurangi dengan korupsi maka akan didapatkan sebuah GDP yang transparan. GDP yang transparan inilah yang dikatakan Hu bagaimana Cina mengukur perkembangannya. Jika pada awal-awal reformasi, Deng Xiaoping pernah mengatakan tidak peduli kucing hitam atau kucing putih yang penting dapat menangkap tikus. Sekarang apa yang dipercaya oleh pemerintah yaitu warna kucingnya berpengaruh dan Cina sekarang mencari kucing yang hijau dan kucing yang transparan. Dalam hal ini ditekankan bahwa polusi lingkungan dan korupsi merupakan racun sosial.

Transfer Energi

Penyebaran Beijing Consensus ini dapat dilihat dari tiga cara. Yang pertama adalah sebagai reaksi terhadap ide Washington Consensus yang mempunyai energi kinetik. Yang kedua karena kebutuhan lokalisasi maka menghasilkan ide-ide asli di manapun ia ditempatkan dan yang ketiga, bangkitnya ekonomi Cina menjadi magnet yang mempengaruhi butiran besi sehingga sejajar dengan keinginan ekonomi Cina.

Energi Kinetik : Tes kecocokan

Tes kecocokan ini melihat dari Washington Consensus. Washington Consensus dibuat pada tahun 1990 dengan sepuluh kriteria, termasuk di dalamnya regulasi fiskal, keterbukaan terhadap modal asing serta nilai tukar yang kompetitif. Ia dibuat dalam rangka utang Amerika Latin. Karena kerangka kerjanya dipusatkan pada Amerika Latin maka hal ini tidak berlaku pada Cina.

Bertolak belakang dari Washington Consensus yang tidak menjelaskan mengenai peningkatan kesejahteraan, Beijing Consensus mengedepankan individual. Hal inilah yang menjadikan kebijakan Hu Jintao yaitu tiga dekat (san ge tiejin). Tiga dekat ini meliputi  dekat dengan kenyataan, dekat dengan rakyat dan dekat dengan kehidupan. Karena itu pemerintah membebaskan individu untuk bekerja, berencana dan mengorganisir dirinya sendiri. Pemerintah juga mengedepankan pembuatan lingkungan dari bawah ke atas. Menggabungkan kabaikan pasar yang mengatur diri sendiri dengan batasan-batasan yang rasional.

Lokalisasi : Reaksi Berantai Budaya

Salah satu faktor yang tidak berubah dari masyarakat Cina adalah kekuatan budaya Cina. Beberapa bagian dari budaya ini memang telah hancur seperti arogansi superioritas Cina tetapi hubungan keluarga tetap bertahan. Ketika melihat orang Cina di suatu negara kita pasti juga melihat gaya hidupnya yang masih makan dengan sumpit. Budaya-budaya yang telah mengakar inilah yang terdapat di Cina sendiri. Ketika kita pergi ke sebuah ATM maka kita akan disambut dengan lagu Cina. Stasiun TV yang banyak ditonton juga yang lebih mengedepankan budaya Cina. Channel [V] di Cina yang memutar lagu-lagu Cina lebih digemari ketimbang siaran internasional MTV. Deng Xiaoping mengatakan Cina menggabungkan ide dari Cina dengan pengajaran dari Barat. Untuk Cina poin utama referensi haruslah Cina itu sendiri. Secara tidak langsung Cina tengah mempraktekkan Globalisasi dengan ciri khas Cina

Yuan sebagai Magnet

Ketika perekonomian Cina bertumbuh, ternyata bukan orang-orang Cina saja yang menopang pertumbuhan tersebut tetapi juga orang-orang selain Cina. Para petani di Amerika Latin bekerja lembur di ladang mereka untuk memnuhi kebutuhan Cina akan kedelai. Bahkan Cina meminta mereka untuk membuka lahan sebesar negara Israel untuk ditanami kedelai. Orang singapura juga mengirimkan para pemrogram perangkat lunak komputer ke Cina. Kesemuanya itu dibayar Cina menggunakan Yuan sebagai alat bayarnya.

Kebijakan Dengan Negara Lain

Cina mengedepankan pembangunan dan perdamaian (He Ping Yu Fa Zhan). Tujuan dari Cina bukan konflik tetapi untuk menghindari konflik. Sangat penting bagi cina untuk membangun kekuatan militer tapi tidak seperti Amerika yang menggunakan kekerasan untuk mengatasi masalah. Tujuan Cina adalah untuk menangani masalah sebelum masalah itu muncul. Bagaimana membentuk kekuatan militer dapat mencapai ini ? Hal ini dapat terjadi karena tanpa kepastian keamanan, pembangunan yang damai tidak dapat tercapai.

Keinginan maju secara damai oleh Cina dapat tercapai bergantung dari keinginan AS untuk bekerjasama. Hu Jintao menerapkan empat tidak dalam hubungannya dengan negara lain yaitu tidak hegemoni, tidak menjalankan kekuatan politiknya, tidak mengadakan persekutuan dan tidak mengadakan perlombaan senjata.

Perubahan Tahapan Pengamanan

Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh Cina :

1. Penguatan Militer
2. Memilih Tujuan Spesifik dalam memodernisasi militer

Kebijakan asimetris lainnya yang dijalankan Cina yaitu ketika Amerika menerapkan Penguasaan Umum yaitu penguasaan terhadap laut, udara dan angkasa, Cina menjalankan Good Neighbourliness. Yaitu pembuatan grup yang mengarah pada dialog keamanan.

Dari penjelasan ini kita dapat melihat bagaimana cara Cina berpikir dan bertindak. Melalui kerangka yang besar kemudian menjalankan kebijakan praktis.

Pada dasarnya buku yang ditulis Joshua Cooper Ramo merupakan analisis yang mendalam dan amat baik tetapi di banyak tempat cukup menyulitkan karena membandingkannya dengan ilmu fisika.

ASEAN Summit ke-15 yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Oktober lalu di Hua Hin, Thailand, menjadikan agenda pertama bagi kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dalam pertemuan tersebut mencakup Pertemuan Cina-ASEAN ke-12, Pertemuan Jepang-ASEAN ke-12, Pertemuan Korea Selatan-ASEAN ke-12, Pertemuan ketujuh India-ASEAN, Pertemuan ASEAN+3 ke-12 dan Pertemuan keempat East Asia Summit (EAS).

Pertemuan ini membahas banyak masalah seperti : Deklarasi Cha-am Hua Hin untuk Inagurasi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan ASEAN Caring and Sharing Community, Rancangan Pernyataan mengenai perubahan iklim, dan pernyataan para pemimpin negara mengenai konektivitas ASEAN.

Tetapi pertemuan ini bagi Cina dan ASEAN menjadi penting, karena menyambut China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang dijadwalkan pada tahun 2010. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan kesepakatan ini akan mulai dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan ASEAN dalam menghadapi kesepakatan CAFTA tersebut.

Semakin Mesra

Pada tahun 1990an, Cina yang bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru mulai melebarkan sayapnya ke dunia internasional, khususnya ASEAN. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Cina bukan ancaman melainkan mitra yang bersahabat. Hal ini disebabkan oleh Teori ancaman Cina (China Threat) yang diyakini para pemikir dari Barat. Tetapi teori ini tidak berlaku bagi ASEAN yang merupakan negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Cina.

Pada 19 Juli 1991, Menteri Luar Negeri Cina, Qian Qichen menghadiri ASEAN Ministerial Meeting di Kuala Lumpur. Cina mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan ASEAN.

Kemudian pada bulan September 1993, dilaksanakan kunjungan balasan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN pada saat itu Dato’ Ajit Singh. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1994, terjadi exchange of letters antara Sekjen ASEAN dan Menlu Cina yang menyetujui pembentukan komite kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan IPTEK.

Cina dipercaya menjadi “consultative partner”, yang kemudian pada tahun 1996, dipercaya menjadi mitra wicara (Dialogue Partner).

Pada tahun 1997, terdapat setidaknya lima kerangka pembicaraan antara Cina dan ASEAN. Dimulai dari Konsultasi Politik antara Cina dan ASEAN pada tingkat senior, Komite Gabungan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), Komite Gabungan Kerjasama IPTEK, dan Komite ASEAN-Beijing.

Pada bulan Desember 1997, merupakan pertemuan informal pertama ASEAN+1. Pertemuan ini dihadiri oleh Jiang Zemin dan para pemimpin negara ASEAN.

Kemudian hubungan antara ASEAN dan Cina semakin mendalam ketika terjadi Krisis Finansial Asia yang menyebabkan banyak negara di Asia bertumbangan. Tetapi tidak untuk Cina. Cina justru berdiri kokoh.  Kebijakan untuk tidak mendevaluasi Yuan, merupakan kebijakan yang menyelamatkan negara ASEAN khususnya dari keterpurukan.

Setelah terjadinya Krisis Asia, hubungan Cina dan ASEAN semakin mesra. Hal ini terlihat dari deklarasi yang dihasilkan selama pertemuan berlangsung. Pada tahun 2002, Cina-ASEAN menyetujui memperkuat kerja sama ekonomi dan Deklarasi Gabungan kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional antara Cina dan ASEAN. Pada 29 April 2005, hubungan kedua belah pihak semakin dalam dengan mewujudkan  Action Plan to Implement the Joint Declaration of China-ASEAN Strategic Partnership. Selama empat tahun, Cina juga menyelenggarakan ASEAN-China Expo di Nanning.

CAFTA

Pada bulan November 2002, KTT ASEAN ke-8 di Kamboja, ASEAN dan Cina menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh. Hal ini merupakan tanda bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama ekonomi.

Dalam kesepakatan ini, mencakup proses penurunan tarif dalam tiga kategori : Early Harvest Program (EHP), Jalur Normal, dan Jalur Sensitif. Jalur Sensitif kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu Sensitif dan Sangat Sensitif.

Kerja sama ekonomi ini semakin diperkuat dengan Treaty Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2003. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak semakin lancar dan aman.

Namun masih terdapat masalah-masalah yang belum diselesaikan. Menurut Alexander C. Chandra, potensi masalah yang harus diperhatikan adalah pertama, ASEAN dan Cina cenderung terlalu menekankan keuntungan jangka panjang tanpa memperhatikan dampak ekonomi jangka pendek. Kedua, kebaikan Cina untuk memberikan liberalisasi unilateral di bawah skema EHP terdengar terlalu muluk. Ketiga, indonesia dan ASEAN perlu memberikan perhatian lebih terhadap tantangan yang muncul dari Cina di bidang penanaman modal. Saat ini, negara-negara ASEAN semakin tertinggal dalam urusan penanaman modal dari negara Asia lainnya. Keempat, Indonesia juga perlu memperhatikan sejauh mana kemampuan kita untuk memasuki pasar Cina. Kelima, data yang tidak akurat dari pihak Cina mempersulit pembuat kebijakan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk membuat kebijakan yang tepat. Keenam, CAFTA tentunya memiliki potensi untuk memperlemah proses integrasi ASEAN. (Merangkul Cina, 2009)

Pada akhirnya, Indonesia dan ASEAN harus memikirkan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Bila mau untung, bukan buntung.

Reformasi Daerah

Pendahuluan

Sejak tahun 1949, Cina dipimpin oleh satu partai tunggal yaitu PKC yang membentuk pemerintahan Sosialis di bawah pemimpin besar Mao Zedong. Pada tahun 1958, Mao yang melihat Cina amat tertinggal dari negara-negara Barat memutuskan untuk menjalankan gerakan Lompatan Jauh ke Depan. Kebijakan terbesar gerakan ini adalah pembentukan komune yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan produksi baja dari Inggris tapi sayangnya kebijakan ini gagal dan menyebabkan keterpurukan ekonomi yang semakin parah, ditambah dengan kebijakan revolusi budaya penderitaan Cina seakan lengkap sudah. Setelah revolusi budaya dinyatakan berakhir dengan meninggalnya Mao tahun 1976, rakyat menginginkan adanya perubahan. Adanya reformasi. Reformasi di sini tentu saja reformasi dalam bidang pertanian dan sistem sosial ekonomi. Makalah ini ingin membahas mengenai komune itu sendiri, bagaimana sistem komune ini dijalankan dan mengapa pembentukan komune justru menjadi sebuah kesengsaraan bagi rakyat. Setelah membahas tentang komune, makalah ini ingin membahas tentang usaha-usaha mereformasi tatanan sosial tersebut, apa saja usaha mereka dan apa konflik yang terjadi. Dalam hal ini, saya ingin melihatnya dari dua sisi yaitu dari sisi rakyat dan dari sisi petinggi negara. Setelah membahas hal-hal di atas, makalah ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang ingin membandingkan peran state atau negara terhadap market atau pasar pada era sebelum dan setelah reformasi.

Membentuk Kehidupan Kolektif

Mao yang berambisi untuk melewati Inggris sebagai negara industri menyelenggarakan gerakan Lompatan Jauh ke Depan. Kebijakan yang paling utama dalam gerakan ini adalah pembentukan komune. Rakyat dikumpulkan dan dipilah-pilah menurut umur dan jenis kelamin, kemudian dikumpulkan di satu daerah untuk bekerja. Tujuan dari pembentukan komune ini sebenarnya cukup jelas yaitu untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri Barat. Untuk mengejar ketertinggalan inilah Cina membutuhkan sebuah sistem produksi massal. Ketika banyak orang diarahkan untuk mempunyai tujuan yang sama dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, maka tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai, inilah alasan mengapa pembentukan komune diperlukan. Pembentukan komune ini sendiri menimbulkan sistem ekonomi yang baru. Komune yang didirikan pada tingkat desa membawahi Brigade produksi dan Brigade produksi ini membawahi Unit Produksi. Orang-orang dari unit produksi menyetor hasil panen ke Brigade produksi dan Brigade produksi mengirimkan ke komune yang selanjutnya diserahkan ke Pusat yaitu Beijing. Kehidupan di komune amat berbeda. Nilai-nilai sosialisme dan komunisme dijunjung tinggi di sini. Hak milik pribadi tidak diakui. Tanah, ternak dan alat-alat produksi disita oleh negara untuk dijadikan milik komune. Pada masa ini, negara berkuasa penuh atas hasil produksi sehingga posisi market pada masa ini sangat kecil bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada, dan jikalau ada posisinya berada di dalam negara itu sendiri karena negara yang mengatur semua distribusi hasil produksi.

Perjuangan Dari Bawah

Era Mao telah berlalu. Kondisi ekonomi rakyat yang telah hancur akibat kolektivisasi pada masa Lompatan Jauh ke Depan dan ditambah dengan revolusi budaya menginginkan adanya reformasi. Apa yang diinginkan rakyat dalam reformasi ini ? Rakyat menginginkan hak-haknya dikembalikan. Tanah yang disita, barang-barang “mewah” yang diambil paksa untuk dijadikan milik bersama dan sistem pengabdian kepada negara yang dinilai amat memberatkan perekonomian rakyat. Rakyat menginginkan adanya liberalisasi pertanian. Mereka ingin bercocok tanam sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang ingin mereka tanam, bukan apa yang diperintahkan oleh negara. Yang terpenting, mereka menginginkan pembagian yang adil, yaitu pembagian menurut kerja yang dilakukan.

Dali dalam bukunya Calamity and Reform in China, mengungkapkan faktor-faktor kecenderungan reformasi daerah. Pertama yaitu tentang efek kelaparan. Ia mengatakan bahwa semakin sebuah provinsi menderita kelaparan pada masa Lompatan Jauh ke Depan maka semakin pahit pelajaran yang didapat provinsi tersebut secara keseluruhan. Provinsi tersebut lebih tidak menginginkan kebijkan radikal pertanian seperti Brigade produksi. Dengan kata lain, tingkat kelaparan pada masa Lompatan Jauh ke Depan pada sebuah provinsi merupakan sebuah indikator populasi yang baik dan menjadi ukuran insentif reformasi provinsi tersebut. Kedua yaitu tentang efek hubungan. Ia mengatakan bahwa semakin jauh sebuah provinsi dari pusat politik, yaitu Beijing, maka provinsi tersebut memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat kebijakan dan akan lebih kecil kemungkinannya provinsi tersebut menerapkan kebijakan pertanian yang radikal. Juga dapat dikatan bahwa kedekatan dengan Beijing membuat suatu provinsi menerapkan kebijakan yang lebih radikal.

Provinsi Anhui (安徽) merupakan salah satu provinsi yang tercakup dalam dua persyaratan yang dikemukakan Dali. Provinsi ini mengalami kelaparan yang parah semasa Lompatan Jauh ke Depan dan provinsi ini juga jauh dari pusat kekuasaan. Hal-hal ini yang membuat provinsi Anhui memutuskan untuk menjalankan kebijakan sendiri. Komune memang dibentuk tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1962, yaitu pada masa penyesuaian kembali, Unit produksi yang seharusnya bekerja bersama-sama dipecah lagi menjadi beberapa grup yang lebih kecil. Mereka mengerjakan tanah dengan sistem kontrak kepada Unit produksi dan ketika kontrak mereka sudah terpenuhi, maka mereka akan mengambil sisanya untuk kebutuhan hidup mereka. Di provinsi ini pula tanaman sampingan diijinkan untuk ditanam. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dicita-citakan Beijing, tetapi kebijakan ini tetap dijalankan dan dilindungi oleh para kader di tingkat daerah karena memang diperlukan untuk kelangsungan hidup provinsi ini. Pada tahun 1978, ketika Deng Xiaoping kembali mendapat kekuasaan, ia menempatkan Wan Li untuk menjadi sekretaris pertama komite provinsi Anhui. Hal ini tidak lain untuk meneruskan kebijakan sistem yang sudah dijalankan untuk mendapatkan pengaruh.

Provinsi lain yang hampir sama dengan Anhui yaitu Sichuan (四川). Provinsi ini bahkan lebih jauh lagi dengan menerapkan sistem tanggung jawab rumah tangga.

Jika kita perhatikan tahun kejadian diberlakukannya liberalisasi pertanian (walaupun tidak sepenuhnya) maka kita akan mendapatkan kejadian ini sudah jauh terjadi sebelum diumumkan oleh Deng Xiaoping. Hal ini dapat diartikan bahwa perjuangan untuk memperoleh kebebasan dalam pertanian sudah terjadi dari tingkat akar-rumput, bukan dari tingkat elit politik seperti yang diberitakan media-media Cina dan asing. Karena kurangnya data yang sistematis, sulit menggeneralisir mengenai peranan elit politik tingkat lokal tapi dari bukti Anhui dan Sichuan dapat dibuat suatu kesimpulan sementara. Dapat dilihat bahwa rakyat menjalankan sistem tanggung jawab tanpa disertai persetujuan dari pusat. Kerjasama antara petani dan kader partai dibutuhkan di sini, dan ketika sistem ini telah menyebar maka kerjasama dengan kader partai di tingkat yang lebih tinggi diperlukan. Perpecahan kepemimpinan di tingkat atas juga membuat para rakyat dapat menjalankan kebijakan ini.

Dali juga mengungkapkan bahwa penerapan cara-cara liberal oleh sebuah Unit produksi atau desa biasanya diikuti oleh tetangganya yang berujung pada efek berantai atau efek ‘bola salju’. Setidaknya ada dua alasan : pertama, informasi di daerah pedesaan Cina tersebar dengan cepat, hal ini disebabkan karena adanya jaringan yang luas. Kedua, ketika seseorang telah menerapkan sesuatu yang dilarang secara politik maka resiko politik pengikutnya akan berkurang dan dapat lolos dari hukuman. Hal-hal inilah yang membuat libralisasi pertanian dapat dijalankan walaupun secara diam-diam dan dengan tekanan dari pusat.

Sambutan Dari Atas

Pada saat yang bersamaan para elit politik sedang beradu pengaruh di tingkat atas. Mereka terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok “Apa saja” dipimpin oleh Hua Guofeng. Dinamakan kelompok “Apa saja” atau dengan istilah bahasa Inggris “Whateverist” dikarenakan kelompok ini menjunjung prinsip “Dua apa saja – 两个凡是 ketua Mao” yaitu mendukung kebijakan apa saja yang diputuskan ketua Mao dan menjalankan perintah apa saja yang diberikan ketua Mao. Kelompok ini meneruskan kebijakan Mao yang membentuk komune mengikuti Model Dazhai. Kelompok yang satunya yaitu kelompok moderat yang diketuai Deng Xiaoping. Kelompok ini menginginkan adanya reformasi pertanian.

Du Runsheng, seorang sekretaris jendral departemen pekerjaan daerah, dalam bukunya The course of China’s Rural Reform menceritakan proses terlaksananya tanggung jawab rumah tangga ini. Ketika ia pertama kali menyarankan tanggung jawab rumah tangga tahun 1978, ia dikritik melawan visi-visi Mao yang selama ini telah dijalankan padahal Mao baru beberapa tahun meninggal. Tanah sendiri tadinya merupakan bagian dari komune dan jika sistem tanggung jawab ini dijalankan secara penuh maka akan menggoncangkan sistem komune itu sendiri dan hal ini menimbulkan banyak penolakan. Untuk memperkenalkan sistem ini, maka penolakan harus dikurangi. Ada 3 hal yang dilakukan untuk mengurangi penolakan :

1. Reformasi yang dijalankan tidak harus meninggalkan komune. Sistem ini akan dijalankan di dalam komune. Pendekatan ini akan membuat orang yang tadinya menolak menjadi menerima sistem ini.
2. Sistem tanggung jawab ini dapat mengambil beberapa bentuk yang dapat dipilih oleh tiap daerah sehingga tidak bertentangan dengan kondisi daerah masing-masing. Ide utama dari sistem ini yaitu “serahkan kepada negara sesuai permintaan negara, simpan untuk komune dan apapun yang tersisa adalah milikmu”
3. Reformasi pertama kali hanya dijalankan pada daerah-daerah yang memberikan respon positif kemudian dikembangkan setahap demi setahap.

Pada musim semi tahun 1979, Komisi pertanian nasional yang baru saja dibentuk, mengadakan pertemuan dengan tujuh provinsi pertanian. Pertemuan ini membahas mengenai sistem tanggung jawab. Provinsi Anhui sudah bereksperimen dengan sistem ini tetapi lima dari tujuh provinsi yang hadir tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan Anhui dan pertemuan tersebut menggantung begitu saja. Komite Sentral yang menerima ringkasan laporan mentapkan bahwa sistem tanggung jawab tidak akan dijalankan dan tidak akan ada pembagian lahan untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Walaupun di laporan tersebut tidak ada ijin untuk melakukan sistem tanggung jawab tetapi untuk daerah-daerah di pegunungan yang terisolir, sistem tanggung jawab ini tidak dilarang untuk dilakukan, daerah-daerah ini tidak akan menjadi bahan kritikan. Setelah dokumen ini diratifikasi oleh Hua Guofeng, maka kesempatan untuk menjalankan sistem tanggung jawab menjadi lebih terbuka.

Tahun 1980, kesempatan ini semakin terbuka. Pada waktu itu, banyak daerah yang menjadi lebih miskin. Daerah yang tadinya dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri menjadi kurang dan semakin sedikit daerah yang mempunyai surplus. Yao Yilin, direktur komisi perencanaan negara mengangkat masalah ini dan menyarankan menjalankan sistem tanggung jawab. Ia berpendapat bahwa jika para petani diberikan hak untuk mengontrak tanah dan tanggung jawab masing-masing, maka mereka tidak akan bergantung dari impor. Hal ini kemudian mendapat sambutan positif dari Deng Xiaoping, yang mengatakan daerah yang kesulitan dapat menjalankan sistem ini dan jika pada akhirnya sistem ini merupakan suatu kesalahan, tidak apa-apa. Daerah kaya yang mempunyai cukup untuk dimakan tidak harus langsung ikut menjalankan. Setelah kepemimpinan pusat ditata ulang dan Deng Xiaoping bertindak sebagai pemimpin, pemberlakuan berbagai macam bentuk tanggung jawab pertanian terus didukung. Daerah-daerah dibagi menjadi beberapa macam bentuk : Daerah yang kurang maju dapat menerapkan sistem tanggung jawab rumah tangga, daerah yang sudah maju dapat menjalankan sistem kontrak dengan pendapatan berhubungan dengan hasil yang didapat, sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah dapat memilih salah satunya.

Tahun 1981, komite pusat mengadakan konferensi nasional tentang pekerjaan daerah. Dalam konferensi itu terciptalah “Dokumen No. 1” komite sentral dengan isi :

1. Sistem Tanggung jawab merupakan legitimasi dari kebijakan reformasi dan kegiatan ini, dengan reformasi lainnya sudah diterima dan dilaksanakan secara nasional. Reformasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem sosialisme
2. Sistem ini berbeda dari pertanian individu jaman dahulu dan bukan merupakan sesuatu yang perlu ditentang. Kepemilikan publik atas tanah dan faktor produksi lainnya tidak akan berubah dalam jangka waktu yang lama.
3. Sistem tanggung jawab ini juga dipastikan tidak akan berubah dalam waktu yang lama
4. Memberikan kebebasan kepada penduduk untuk memilih jenis apa yang cocok untuk kondisi daerah masing-masing
5. Para aparatur negara tidak perlu mengubah penerapan sistem ini menjadi sebuah hukum sebaliknya, menganggap hukum sebagai hasil dari pilihan sosial dan pada dasarnya memberikan jaminan dalam bentuk hukum.

Dokumen No. 1 ini diratifikasi pada tahun 1982 yang sekaligus merupakan tahun dibubarkannya komune.

Kesimpulan

Dengan adanya perjuangan dari bawah dan sambutan dari atas maka reformasi pertanian yang amat didambakan itu terjadi. Para petani merasa lebih dihargai karena mereka mendapatkan sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan, dan mereka mempunyai hak menjual kelebihan panen kepada pasar dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Setelah reformasi, peranan negara menjadi lebih kecil dibandingkan dengan peran negara sebelum reformasi yang melingkupi seluruh kegiatan para rakyatnya. Bahkan pada masa ini pasar sudah terpisah dari negara. Hal ini ditandai dengan sudah adanya harga yang ditentukan oleh pasar dan petani yang dapat menjual kelebihan panen kepada pasar sesuai dengan harga yang ditentukan pasar, bukan ditentukan oleh negara.

Bibliografi

Chen, Fu dan John Davis. Land reform in rural China since the mid-1980s. ftp://ftp.fao.org/sd/sda/sdaa/LR98_2/art-9.pdf (diakses tanggal 26 Mei 2008 16:46:06)

Dali L, Yang. Calamity and Reform in China.1996. Bab 5 dan 6

Runsheng, Du. The Course of China’s Rural Reform. International Food Policy Research Institute. http://www.ifpri.org/pubs/books/oc52.pdf (diakses tanggal 26 Mei 2008 16:55:47)

Pada era Mao, demi meningkatkan produksi, seluruh struktur pedesaan diganti dengan apa yang dinamakan komune. Seluruh rakyat diperintahkan untuk berproduksi dan tentunya berproduksi sesuai perintah dari atas. Dalam kondisi seperti ini tentu tidak ada yang dinamakan demokrasi. Sebuah kebebasan. Untuk menentukan apa yang mereka produksi saja tidak diijinkan apalagi kebebasan untuk bersuara. Rakyat hanya diminta untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari atas.

Sepeninggalan Mao, hal-hal di atas mulai diubah. Dimulai pada tahun 1978, komune dibubarkan dan diganti kembali dengan tanggung jawab rumah tangga. Produksi ditentukan oleh rakyat sendiri. Mereka hanya diwajibkan untuk menyetorkan sebagian dari hasil panen mereka dan jika panen mereka berlebih, mereka dapat menyimpannya untuk keperluan sendiri atau dijual ke orang lain. Ini merupakan suatu kemajuan berarti dari era Mao karena sekarang ada yang dapat ditentukan oleh rakyat.

Tahap berikutnya muncul suatu hal yang unik. Demokrasi ini tidak sebatas hanya pada apa yang ingin mereka tanam saja, tetapi kemudian menjalar ke kehidupan politik. Mereka dapat menentukan siapa yang mewakili mereka di struktur pemerintahan desa. Mereka dapat melaksanakan pemilihan kepala desa dan komite desa. Bahkan, lebih jauh lagi mereka meminta agar dibentuk suatu Dewan Perwakilan Desa (DPD) untuk mengawasi komite desa agar tidak menyimpang. Ini merupakan suatu hal yang baru di Cina. Ketika negara yang tadinya merupakan sebuah totalitarian sekarang perlahan-lahan mengendurkan kekuasaannya. Fenomena demokrasi yang terjadi ini pada kenyatannya tidak sama dari satu daerah ke daerah lainnya.

Pada tulisan kali ini akan dibahas mengenai demokrasi di Cina khususnya mengenai Dewan Perwakilan Desa (Village Representative Assemblies). Apa yang melatarbelakangi dibentuknya DPD ? Apa saja kekuasannya ? Bagaimana pelaksanannya ? Faktor apa yang membuat pelaksanaan DPD ini berhasil ? Apa yang terjadi setelah DPD ini berhasil ? Bagimana Demokrasi di Cina dibanding negara Barat ?. Hal-hal inilah yang ingin dijawab dalam tulisan kali ini. Pembahasan kali ini ditujukan ke desa Beiwang （北王）, provinsi Hebei （河北）.

LATAR BELAKANG DAN TERBENTUKNYA DPD

Keinginan rakyat untuk membentuk DPD dimulai sebelum Oktober 1990. Pada waktu itu desa dianggap mengalami salah urus. Pemimpin desa menggunakan dana sebesar 10.000 yuan hanya untuk pengeluaran hiburan semata. Karena banyaknya keluhan dari para petani sehingga otoritas kabupaten melakukan enam kali penggantian kepemimpinan untuk masa tujuh tahun. Pada Oktober 1990 Beiwang mengadakan pertemuan desa dan dari sanalah terbentuk DPD (Dewan Perwakilan Desa) dengan pemimpinnya Jia Guosuo. Tiap anggota DPD mewakili 13 rumah tangga yang ditentukan secara geografis dan ada pula yang ditentukan sesuai dengan profesi masing-masing. Beberapa konstituen memilih melalui pemungutan suara kandidat dan konstituen lain berkonsensus memilih siapa yang akan mewakili mereka. Jabatan anggota DPD berlangsung selama 3 tahun. Anggota DPD dijadwalkan bertemu di hari ketiga setiap bulan.

Wewenang dari DPD sendiri secara resmi adalah sebagai berikut :

1. Membuat keputusan mengenai isu penting, terutama mengenai ekonomi pedesaan
2. Mengawasi komite desa, khususnya mengenai keuangan
3. Dapat memecat anggota komite desa
4. Dapat memveto keputusan ‘salah’
5. Menulis tata perilaku dari organisasi pemerintahan desa.

Selain kelima wewenang di atas, DPD juga mempunyai tugas untuk mengawasi anggota-anggota cabang partai kalau-kalau ada yang berbuat menyimpang. Ada grup kecil dari anggota DPD yang mengawasi cabang partai.

PELAKSANAAN

Pada pelaksanaannya, cabang partai menentukan kebijakan mikro desa yang kemudian diteruskan ke komite desa untuk dijalankan, sedangkan DPD mengawasi kebijakan yang diambil serta pelaksanaannya. Pengawasan-pengawasan yang terjadi yaitu dalam hal :

1. Pembuat Keputusan

• Pada pertemuan September 1992, kelinci menjadi agenda penting. Beiwang telah memelihara 3000 ekor kelinci dan berencana untuk mengembangkannya menjadi 40.000 ekor sehingga membuat industri pengembangbiakkan kelinci berskala besar. Dalam usahanya, komite desa ingin memesan bayi-bayi kelinci untuk memenuhi kuota ini tetapi DPD mengatakan bahwa jika yang dibeli adalah bayi-bayi kelinci maka ketika dikirimkan, bayi-bayi ini banyak yang akan mati. Lebih baik membeli kelinci berusia 3 bulan, dikembangbiakkan, dan kemudian anaknya dijual dengan murah kepada rakyat. Keputusan ini disetujui dan ditulis di papan
• Pada pertemuan yang sama, DPD memutuskan untuk tidak mengontrakkan 70 mu lahan terbuang tetapi menunjuk kolektivisasi desa untuk mengaturnya sehingga dapat ditanami tumbuhan obat dan pohon pir. Ditunjuk dua kader dan lima anggota DPD untuk mengawasi pekerjaan tersebut.
• DPD juga dikenal dapat mengendalikan kebijakan cabang partai. Pada tahun 1986 cabang partai mengontrakkan 3015 pohon pir ke rumah tangga, tapi karena tidak terlalu diperhatikan sehingga pendapatan yang didapat dari pohon tersebut turun menjadi hanya 20.000 yuan saja. Pada tahun 1990 anggota DPD menyarankan agar desa mengambil kembali pengurusan pohon pir ini dan kemudian baru dikontrakkan lagi ke rumah tangga yang memang akan mengurusnya dengan baik. Hal ini tidak disetujui cabang partai tetapi karena tekanan dari DPD dan adanya dukungan dari petani dalam bentuk cap jari yang berhasil dikumpulkan DPD. Pohon pir itu dikontrakkan kembali ke 12 rumah tangga dan pada tahun 1992 menghasilkan lebih dari 100.000 Yuan dari biaya kontrak.
• Setelah desa berkembang menjadi lebih kaya, DPD membuat keputusan dengan skala yang lebih besar lagi. Pada waktu itu desa ingin membuat pabrik pemrosesan kacang yang akan menghasilkan minyak kacang, suplemen protein berbahan kacang-kacangan dan obat tekanan darah tinggi dari kulit kacang. Investasi total yang diperlukan mencapai 500.000 Yuan. Satu keputusan yaitu menerbitkan saham yang bernilai 10.000 Yuan perlembar dan kemudian menjualnya ke desa-desa kaya.
• DPD mengawasi pembangunan sekolah. Pada waktu itu sekretaris partai ditunjuk untuk membangun sekolah. Ia menyerahkannya pada orang lain yang pada kenyataan pelaksanannya amat buruk sehingga jendela sekolah tidak dapat ditutup dan atapnya bolong. Sekretaris partai itu didenda 8000 Yuan dan uang tersebut dipakai untuk membetulkan sekolah tersebut.

1. Mengawasi Komite Desa :

Pada 2 tahun awal berdirinya, DPD telah memecat tiga anggota komite desa. Anggota pertama didapati tidak membayar biaya kontrak kebun buah sebesar 800 Yuan. Anggota kedua suka berjudi dan dianggap membawa pengaruh buruk bagi desa dan anggota ke tiga membantu menjualkan kapas tetapi tidak memberikan uangnya sebesar 5000 Yuan.

1. Mengawasi Cabang Partai :

DPD memaksa cabang partai memiliki papan tulis tempat menuliskan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Cabang partai juga diminta untuk menuliskan nama-nama yang  akan menjadi anggota partai, dan kepada rakyat yang merasa nama calon tersebut tidak pantas dapat menceritakannya ke anggota cabang partai atau memasukkan catatan yang dapat diberi nama atau tidak ke dalam kotak suara di sebelah papan tulis tersebut.

Pada tahun 1991 DPD mendapati kasus anggota Cabang partai yang memotong pohon poplar padahal pohon tersebut telah diserahkan kembali ke desa setelah dikontrakkan. Atas tindakannya tersebut, ia diminta untuk membayar 50 Yuan dan mengembalikkan pohon yang telah ia tebang.

Pada tahun yang sama, seorang akuntan desa yang kebetulan juga merupakan seorang anggota partai meminjam 6000 Yuan. Tetapi, pada tahun berikutnya masih belum dibayarkan juga. Akhirnya akuntan tersebut dibebaskan dari utangnya.

1. Peran DPD membantu Desa memenuhi target dari kota praja (Township) :

• Pengumpulan gandum di Desa Beiwang memerlukan waktu yang lama. Kira-kira 20 hari baru dikirimkan ke kota praja tapi setelah DPD turun tangan, DPD meyakinkan para petani untuk segera menyerahkan panennya sehingga hanya diperlukan 3 hari untuk mengumpulkan gandum dan menyerahkannya ke kota praja.
• DPD juga membantu kebijakan keluarga berencana. Seorang ibu yang setelah kehamilan kedua menolak untuk melakukan sterilisasi diminta untuk menunjuk tangan pada pertemuan desa. Kasus kemudian akan diserahkan ke komite desa untuk diurus. Jika ada yang mengetahui ada yang tidak menunjuk tangan, dapat memberitahukannya lewat kotak suara.

FAKTOR KEBERHASILAN

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa pembentukan DPD di desa Beiwang, Provinsi Hebei merupakan sesuatu hal yang amat positif dan membawa kemajuan bagi desa tersebut. Tapi, dari apa yang ditulis oleh Susan V Lawrence, kemajuan ini hanya dapat tercapai karena adanya pemimpin yang baik. Dikatakan bahwa Jia Guosuo sendiri bukan merupakan warga dari desa Beiwang sehingga karena tidak adanya ikatan kekeluargaan, ia dapat bekerja secara maksimal agar semuanya dapat berjalan lurus sebagaimana mestinya dan ketika tahun 1994 ia kembali ke desa ini dan didapatinya Jia Guosuo pindah jabatan ada suatu pemikiran apakah penggantinya dapat menjalankan tugas sebaik dirinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dari organisasi ini banyak ditentukan dari ketuanya. Jika sang ketua memang menginginkan semua yang baik bagi warganya, maka semuanya akan menjadi beres dan terlihat manis.

DPD di Beiwang ini merupakan salah satu contoh yang baik karena DPD di provinsi Hunan tidak sebaik di Beiwang. Di sana, DPD hanya bertemu sekali setiap tahun, biasanya hanya pada hari pertama di bulan pertama. Jika demikian, keputusan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan pembelaan terhadap warga menjadi lemah.

PERBANDINGAN DENGAN BARAT

Apa yang terjadi di Cina pada saat itu di satu sisi dapat dibandingkan dengan pemikiran yang terjadi di Barat yaitu dengan Trias Politika atau pembagian kekuasaan. Trias Politika sendiri dicetuskan oleh filsuf Perancis yaitu Baron de Montesquieu. Montesquieu membagi divisi kekuatan politik menjadi eksekutif, leglislatif dan yudikatif. Ia mendasari model ini pada sistem konstitusi Inggris. Montesquieu menjelaskan bahwa yudikatif harus merupakan badan yang terpisah dan tidak terikat.

Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kondisi pedesaan Cina sudah mengalami sebuah evolusi pembagian kekuasaan. Terdapat tiga kubu yang memegang kekuasaan dan menempati perannya masing-masing. Yang pertama yaitu Cabang Partai. Cabang Partai menempati posisi sebagai sebuah lembaga legislatif. Ia merumuskan kebijakan mikro sebuah desa dan lembaga ini pula yang meneruskan kebijakan dari cabang partai di tingkat yang lebih tinggi untuk dilaksanakan di desa. Yang kedua yaitu Komite desa yang berposisi sebagai sebuah lembaga eksekutif. Komite desa dalam hal ini berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan cabang partai.

Yang terakhir adalah merupakan pembahasan dari makalah ini yaitu Dewan Perwakilan Desa. DPD sesuai tugas yang telah dipaparkan menempati posisi Yudikatif, yaitu sebagai lembaga pengawas, tapi dalam kasus Cina DPD mempunyai peran yang lebih luas lagi dari sekedar lembaga pengawas yang menentukan benar tidaknya sebuah keputusan. Dalam hal ini DPD mempunyai kekuasaan untuk memaksakan pendapatnya untuk disetujui oleh Cabang Partai dan dilaksanakan oleh Komite Desa. Dalam pelaksanaanya, jika ada yang menentang, DPD dapat meminta persetujuan dari masyarakat desa dan yang berarti keputusan tersebut mutlak karena apa yang diputuskan DPD merupakan sebuah kebaikan desa.

KEKHAWATIRAN PUSAT

Hasil yang manis ini memang baik tapi kemudian muncul kekhawatiran dari partai pusat. DPD merupakan sebuah organisasi demokratis karena semuanya diaspirasikan dari rakyat. Wewenangnyapun sangat luas bahkan dapat mengawasi, memveto dan mengubah kebijakan cabang partai yang seharusnya merupakan organisasi terhormat yang tidak boleh diganggu gugat keputusannya. Partai pusat sangat khawatir bahwa pada suatu hari DPD akan mengganggu keuputusan makro seperti kebijakan satu anak dan keputusan lainnya. Walaupun kekhawatiran ini tidak terbukti dan pada saat itu belum dilaksanakan tetapi Partai Pusat tidak menutup kemungkinan ini dapat terjadi.

Diluar seluruh kekhawatiran yang muncul, Cina telah berhasil mengendurkan kekuasannya sehingga tercipta apa yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi ini juga berjalan dengan amat baik, walaupun terjadi perbedaan dari satu daerah ke daerah lain dan apa yang terjadi menunjuk ke arah yang positif. Apakah kedepannya Cina akan menjadi negara yang memang demokrasi, kita hanya dapat menunggu tapi setidaknya ini merupakan sebuah pencapaian yang baik ke arah sana.

KESIMPULAN

Dengan berdirinya DPD ini dapat dikatakan Cina sudah memulai apa yang dinamakan demokrasi. DPD cukup berhasil mengawasi komite desa dan cabang partai ini memiliki wewenang yang cukup luas sehingga dapat melindungi kepentingan warganya ketika didapati ada kader partai atau wakil rakyat yang bertindak tidak pada tempatnya. Walaupun kekhawatiran tentang wewenang yang menjadi kekhawatiran sendiri bagi partai pusat walaupun belum terbukti. Cina sudah memulai demokrasi dengan DPD, hanya saja untuk kedepannya kita harus melihat apakah demokrasi ini akan berlanjut atau akan terjadi pengekangan kembali seperti pada jaman Mao.

Daftar Pustaka

Lawrence, Susan V. “Democracy, Chinese Style,”dlm. The Australian Journal of Chinese

Affairs, No.32(July 1994), hlm.61-70

http://en.wikipedia.org/wiki/Trias_politica. “Separation of powers”. Diakses tanggal 15

Desember 2008 21:30

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/8306/baru1420/artikel/art4.htm Diakses tanggal

15 Desember 2008 21:55

Sejak tahun 1949, Cina dipimpin oleh satu partai tunggal yaitu PKC yang membentuk pemerintahan Sosialis di bawah pemimpin besar Mao Zedong. Pada tahun 1958, Mao yang melihat Cina amat tertinggal dari negara-negara Barat memutuskan untuk menjalankan gerakan Lompatan Jauh ke Depan. Kebijakan terbesar gerakan ini adalah pembentukan komune yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan produksi baja dari Inggris. Pada tahun tersebut, sesuai dengan apa yang diinstruksikan Mao, banyak bermunculan komune-komune. Dari sekian banyak komune yang ada, Mao memilih sebuah komune di provinsi Shanxi yaitu Dazhai. Komune ini dikatakan Mao amat menjunjung pemikiran para sosialis tapi dikemudian hari diketahui bahwa Dazhai memalsukan laporan hasil pertanian kepada pusat. Apa yang terjadi ? Apakah Mao salah memilih ? atau memang daerah ini dijadikan sebuah permainan para elit politik di tingkat pusat ? Lalu, bagaimana reaksi komune-komune lain terhadap Dazhai ? Apa pula yang dikatakan penduduk Dazhai sendiri ?

Dazhai merupakan suatu desa di daerah pegunungan di provinsi Shanxi. Cerita ini berawal pada tahun 1963, demikian yang diceritakan oleh seorang pekerja teladan, Liang Bian Liang. Pada waktu itu turun hujan tujuh hari tujuh malam. Ketika badai melanda, pemimpin brigade Dazhai, Chen Yonggui sedang menghadiri rapat di distrik lain. Tiga hari pertama para pekerja dapat menghubunginya melalui telepon, tetapi setelah itu sambungan telepon terputus. Baru pada hari ke-7, dengan berjalan menyusuri sungai, Chen dapat sampai kembali ke Dazhai. Sesampainya, ia memerintahkan para pekerja untuk membangun kembali kehidupan mereka, tetapi ia dengan menegaskan untuk menolak semua bantuan dari luar. Slogannya yang terkenal yaitu “Tidak meminta tempat berteduh, tidak meminta padi dan tidak meminta uang”. Maksud dari slogannya tentu saja tiga tidak kepada orang dari luar Dazhai yang memberi bantuan. Penduduk Dazhai mematuhinya. Pada malam hari, ketika mereka telah menanami kembali lahan, mereka bersama-sama membantu satu sama lain membetulkan rumah mereka. Pemerintah provinsi ingin memberikan bantuan tetapi Chen dengan tegas mengatakan bahwa Dazhai akan mengandalkan dirinya sendiri.

Dalam setahun, Dazhai menjadi brigade yang terkenal di seantero Cina. Chen diundang ke Beijing untuk berbagi mengenai doktrin pengandalan diri sendiri dan untuk bertemu Mao. Mao sendiri tidak pernah pergi ke Dazhai, tapi setelah bertemu Chen, ia menjadikan Dazhai sebuah model utopia komunis bagi seluruh komune.

Pada tahun 1975, sebagai orang yang telah berjasa membangun Dazhai, Chen Yonggui diangkat menjadi wakil perdana menteri. Setelah ia mengetahui Dazhai diadopsi sebagai model, ia malah memberikan bantuan kepada Dazhai. Pada saat ini, Dazhai yang dikenal sebagai model dari pengandalan diri sendiri telah berubah menjadi sebuah contoh spektakuler dari sebuah ketergantungan terhadap negara.

Setelah Mao meninggal pada tahun 1976, peranan Dazhai sebagai model komune hanya tinggal hitungan hari saja. Deng Xiaoping, yang menggantikan Mao sangat paham dengan apa yang terjadi di Dazhai. Ia mengatakan bahwa Dazhai merupakan suatu model, bukan model dari komune, tapi sebuah model dari kesalahan terparah revolusi kebudayaan. Tahun 1980, Chen dicopot dari posisi wakil perdana menteri.

Sebenarnya Dazhai merupakan contoh sukses dari “Kegiatan Politik Revolusi yang menjalankan jalan sosialis dengan mengandalkan diri sendiri” dan “Publik pertama, pribadi kemudian” sebagai prinsip hidup. Kesuksesan Dazhai bukan hanya karena subsidi dari negara dan tenaga dari militer seperti yang diklaim para reformis, tetapi juga karena kerja keras dan kerjasama para penduduk Dazhai dan kepintaran Chen Yonggui. Seandainya komune yang dijalankan di seluruh Cina sesukses apa yang terjadi di Dazhai, maka ide reformasi daerah itu sendiri tidak akan pernah muncul.

Tahun 1970an, 30 persen dari desa Cina yang mengikuti model Dazhai mangalami kemajuan. 40 persen lainnya, berada di tengah-tengah, menunjukkan potensial tetapi juga menghadapi banyak masalah. Sedangkan sisanya, 30 persen desa di Cina mengalami stagnasi karena salah menerapkan atau mengabaikan model Dazhai ini. Untuk 30 persen desa terburuk, menjalankan model tanggung jawab merupakan jawaban dari stagnasi mereka. Ketika diterapkan, model tanggung jawab menyelesaikan banyak masalah.

Partai dan pemerintahan yang notabene pro dengan reformasi daerah ikut menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru negeri dan membuat desa-desa yang berada di posisi tengah dan yang mengalami kemajuan ikut serta dalam gerakan reformasi daerah ini. Untuk memuluskan jalan mereka, para reformis merasa perlu untuk mendiskreditkan dan membuang jauh-jauh model komune. Bahkan lebih jauh dikatakan, Deng Xiaoping, yang pada saat itu merupakan “ketua” dari para reformis memerintahkan kepada wartawan agar membuat sebuah artikel yang mendiskreditkan Dazhai dan memperlihatkan bahwa sistem tanggung jawab berhasil. Sebenarnya cara ini amat kontradiktif ketika dihadapkan pada slogan Deng yaitu “Mencari kebenaran dari Fakta” tapi ketika kepentingan politik berbicara, apa saja dapat dijalankan. Deng menjalankan kebijakan ini tentu saja karena ingin mengambil kembali kekuasaan dari tangan Hua Guofeng.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa Dazhai sendiri merupakan sebuah persengketaan. Persengketaan ini terjadi antara dua kubu elit politik di tingkat pusat, Kubu yang pada saat itu berkuasa, yang dipimpin oleh Hua Guofeng, merupakan anak didik dari Mao Zedong dengan kubu yang ingin berkuasa yang dipimpin oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping melihat bahwa Dazhai merupakan simbol kekuasaan Mao. Mao sendiri yang menunjuk Dazhai sebagai model komune dan mewajibkan seluruh komune di Cina untuk mengikuti. Jika Dazhai runtuh maka model tersebut akan hilang dan teori Deng Xiaoping dapat dijalankan. Sebenarnya teori Deng Xiaoping mengenai reformasi daerah hanyalah sebuah sambutan elit politik yang ingin berkuasa atas apa yang terjadi di kalangan akar-rumput. Keinginan untuk melakukan reformasi daerah sebenarnya sudah lama ada, bahkan dikatakan telah ada sejak tahun 1962, pada saat penyesuaian kembali setelah ekonomi Cina hancur lebur akibat lompatan jauh ke depan. Hanya saja,  mereka masih menjalankannya secara tertutup  dibawah tekanan Beijing. Pada saat itu, tabu menjalankan apa yang disebut sebagai sistem rumah tangga. Benar saja, setelah model Dazhai didiskreditkan, angin segar berhembus bagi kalangan reformis. Mereka berhasil mengalahkan idealisme Mao.

Lalu pertanyaan berikutnya yaitu, Apakah Mao salah memilih ? Menurut artikel yang saya baca, Mao tidak salah memilih. Memang, dikatakan bahwa Mao sendiri tidak pernah menginjakkan kakinya di Dazhai tetapi menurut saya, ketika diberitahukan ada sebuah daerah yang tadinya tidak subur, dilanda banjir hebat tetapi sekarang menjadi subur karena kerja sama penduduknya, jika saya menjadi Mao, saya sendiri akan mengambil kesempatan ini untuk menjadi propaganda dalam menjalankan ideologi yang saya percayai. Demikian juga Mao, setelah Mao mendengar pemaparan dari Chen Yonggui apalagi ditambah bahwa daerah itu memakai model sosialisme, pastilah kesempatan ini diambil dan digembar-gemborkan agar seluruh rakyat Cina mau tunduk karena toh nyatanya ada yang berhasil dengan menjalankan sosialisme. Mengapa yang lain tidak ? Hanya saja, Mao menjadi salah ketika mengangkat Chen menjadi wakil perdana menteri karena jasanya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kehancuran Dazhai yang memalukan itu. Karena bantuan-bantuan yang diberikan Chen inilah, Dazhai menjadi bergantung dan teori-teori tentang kemandirian menjadi sebuah wacana belaka.

Dazhai sendiri sebelum mengalami kehancuran, melewati masa-masa manis ketika banyak orang berbondong-bondong datang ke daerah itu untuk memelajari apa yang dijalankan oleh Dazhai. Dazhai menjadi primadona dan penduduknya pasti sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mengenai daerah-daerah yang tidak mengikuti model ini, saya juga tidak begitu mengerti mengapa tetapi menurut analisa saya kondisi di daerah-daerah yang tidak mengikuti Dazhai berbeda. Seperti yang ditulis oleh Yang Dali dalam bukunya Calamity and Reform, ia menjelaskan mengenai faktor yang memengaruhi suatu daerah menjalankan reformasi daerah. Salah satu faktor tersebut adalah efek kelaparan. Ia mengatakan bahwa semakin sebuah provinsi menderita kelaparan pada masa Lompatan Jauh ke Depan maka semakin pahit pelajaran yang didapat provinsi tersebut secara keseluruhan. Provinsi tersebut lebih tidak menginginkan kebijkan radikal pertanian seperti Brigade produksi. Dengan kata lain, tingkat kelaparan pada masa Lompatan Jauh ke Depan pada sebuah provinsi merupakan sebuah indikator populasi yang baik dan menjadi ukuran insentif reformasi provinsi tersebut. Dari faktor ini dapat dilihat, tingkat kelaparan di Dazhai dan di Anhui (provinsi yang pertama kali mengadakan reformasi) tidak sama. Jika kita mengikuti teori Dali, maka dapat disimpulkan bahwa di Anhui orang lebih menderita kelaparan sehingga amat sulit menjalankan kolektivisasi yang jelas-jelas tidak menyejahterakan penduduknya.

Ketika Chen Yonggui dicopot dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri dan dianggap bersalah oleh pemerintah, penduduk Dazhai sendiri tidak menyalahkannya. Penduduk Dazhai menganggap Chen sebagai orang yang berjasa dalam memajukan Dazhai. Walaupun Chen merupakan orang yang sangat keras dan bahkan keterlaluan, tetapi berkat jasanya Dazhai dapat menjadi daerah yang maju dan lebih jauh lagi menjadi model komune seluruh Cina

Pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa, Dazhai sendiri dapat dilihat dari berbagai sisi tergantung dari apa kepentingan politiknya. Jika dilihat dari sisi Mao yang menjunjung tinggi sosialisme, pasti dikatakan bahwa Dazhai itu adalah sebuah daerah yang baik karena mereka sukses karena adanya kerjasama dari penduduknya, dan itu yang diajarkan oleh sosialisme. Untuk Deng, Dazhai sendiri merupakan sebuah ikon kekuasaan sang musuh. Sebagai pihak oposisi ia ingin mencari cara untuk berkuasa kembali, yaitu dengan mengambil hati rakyat. Ia ingin terlihat seperti memihak rakyat yang tentu saja hal itu hanyalah sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Pada masa kekuasaan Deng, Dazhai dapat dilihat sebagai korban. Korban politisasi dari reformasi daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.iht.com/articles/1995/04/24/town.ttt.php?page=1 (diakses 13 Mei 2008 21:10)

http://www.iht.com/articles/1995/04/24/town.ttt.php?page=2 (diakses 13 Mei 2008 21:15)

http://www.lastsuperpower.net/docs/dazhai (diakses 13 Mei 2008 19:30)

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1132/is_n10_v39/ai_6323626/pg_1 (diakses 12 Mei 2008 20:20)

http://www.time.com/time/asia/magazine/99/0927/dazhai.html (diakses 12 Mei 2008 23:10)

http://en.wikipedia.org/wiki/Egalitarian (diakses 13 Mei 2008 20:10)